Otonomi

Bawaslu-KPI- KPU Riau Teken MoU Pengawasan Penyiaran Iklan Kampanye

Redaksi TN | Selasa, 12 Februari 2019 - 19:43:24 WIB | dibaca: 33 pembaca

TopikNews (PEKANBARU) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan menegaskan bahwa tahap penyiaran untuk iklan Kampanye di media baik media cetak, media elektronik, maupun media jaringan itu dimulai tanggal 24 Maret dan berakhir pada tanggal 13 April 2019 atau 3 hari sebelum pemungutan suara.

Dalam kegiatan ini Bawaslu Riau turut mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Riau sebagai narasumber dan 50 orang insan pers se-Riau sebagai peserta dalam Kegiatan yang bertajuk Rapat Koordinasi Stake Holder dalam Rangka Tindak Lanjut Keputusan bersama, Gugus Tugas pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu 2019, 

Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Furaya Pekanbaru, Selasa (12/2). Didalam kegiatan ini, juga dilakukan penandatanganan surat keputusan kesepahaman bersama antar 3 (tiga) lembaga tersebut.

Materi pertama disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Zalfan Surahman. Dia menerangkan, bahwa subjek pengawasan yang dilakukan KPI dari lembaga penyiaran. "Untuk media online tidak masuk pengawasan kami" ujar Zalfan ditengah penyampaian materi.

Abdul Hamid, anggota KPU Riau sebagai narasumber memaparkan apa-apa saja surat suara yang sah dan tidak sah. Surat suara sah, katanya. jika terdapat coblosan masih dalam bingkai partai dan daftar nama caleg dan dari alat yang disediakan bukan dari yang lain.

"Surat suara sah, jikalau terdapat coblosan masih dalam bingkai partai dan daftar nama caleg dan dari alat yang disediakan bukan dari yang lain. Jika dalam bingkai yang tersedia terdapat 2 coblosan nama caleg atau lebih. Tapi masih dalam 1 partai, maka suara tersebut sah hanya untuk partai tidak untuk caleg.  [TN/aL]

RedaksiTN