Otonomi

DPRD Riau Gelar Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ dan LKPJ-AMJ

Redaksi TN | Senin, 18 Februari 2019 - 22:16:46 WIB | dibaca: 25 pembaca

TopikNews (PEKANBARU) – Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Kepala Daerah tahun 2014-2019.

Sidang Paripurna kali ini dihadiri 40 (empat puluh) anggota DPRD Riau dari 65 anggota, sementara pejabat eksekutif yang hadir terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, beberapa pejabat biro Pemerintahan lingkungan Provinsi Riau, Perkompinda Riau serta para tamu undangan lainnya.

Fraksi Golkar, dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Karmila Sari,S.Kom.MM memberi catatan pada 3 hal yakni, perlu percepatan realisasi rencana zonasi terhadap pulau pulai terkecil, ranah pendidikan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah baik dalam hal serapan APBD maupun peningkatan mutu dan yang terakhir bidang inprastruktur perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Namun demikian Karmila Sari memaparkan secara keseluruhan Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah sepanjang tahun 2014 hingga 2019.

Sementara itu Fraksi PAN dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Bagus Santoso,S.Ag menyorot serapan APBD Provinsi Riau sejak tahun 2014 hingga 2018 sangat lemah dan pada tahun 2014 serapannya hanya mampu pada angka 63,31 persen dan pada tahun 2015 berkisar diangka 68,15 persen. Kondisi ini adalah titik terrendah serapan APBD Riau selama ini.

Selain itu, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Bagus Santoso juga menyimpulkan bahwa realisasi APBD Riau dari Tahun 2014 hingga tahun 2018 persentase realisasi APBD Riau lebih banyak pada belanja tidak langsung dari pada belanja langsung.

“Memang sebuah kenyataan pahit, tapi inilah faktanya,” kata Bagus Santoso.

Tak bedah halnya dengan Fraki PAN dan Golkar, Fraksi Gerindra memberi catatan dalam pandangan umum fraksinya tentang Tapal Batas wilayah. Menurut Fraksi Gerindra kepastian tapal batas ini harus segera diselesaikan karna berdampak terhadap masyarakat.

Sementara Fraksi PDI,PKB,PPP dan Fraksi gabungan Nasdem dan Hanura pandangan umum fraksinya langsung diserahkan kepada Pimpinan Sidang, dan rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini diakhiri dengan penyerahan berkas pandangan umum masing masing Fraksi kepada Sekda Provinsi Riau. [TN/aL]

RedaksiTN