Peristiwa

Dua Warga Telah Tewas Dimangsa Buaya

Redaksi TN | Selasa, 23 Oktober 2018 - 20:38:34 WIB | dibaca: 19 pembaca

TopikNews (BAGAN BATU) - Kasus tewasnya dua warga dimangsa buaya Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, diduga tidak terlepas dari terganggunya habitat buaya tersebut akibat perambahan hutan produksi terbatas (HPT) oleh salah satu perusahaan kebun kelapa sawit di daerah itu.

‘’Sudah dua kali di daerah situ (dekat PT WRP) manusia dimangsa buaya. Diduga, habitat hewan jenis buaya itu terganggu oleh aktivitas perusahaan tersebut, mungkin di tempat lain seperti di kecamatan Kubu juga demikian,’’ ungkap Advokat, Irwansyah Putra Saragih, SH yang juga Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Pendampingan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Rokan Hilir.

Diungkapkannya, bahwa habitat hewan reptil itu kian hari kian terdesak. Kemudian, hewan - hewan predator itu perlahan keluar dari habitatnya.

‘’Kalau kita ke Kampung Baru itu, kanan kiri kebun-kebun sawit di situ, parit bekoan di kanan kiri jalan. Lahan di daerah tersebut juga bertekstur gambut, sangat berpotensi menyebabkan kebakaran,’’pungkasnya. 

Dalam hal itu, ia berharap, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan menertibkan kebun-kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan perusahaan tersebut.

‘’Terutama yang mengatasnamakan perusahaan, segera ditertibkan dan dikembalikan ke Negara serta pemilik kebun diberikan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku,’’ harapnya. 

Kemudian lanjudnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir,  juga di harapkan, untuk menertibkan pengusaha kelapa sawit yang menguasai lahan lebih dari 25 Hektare tetapi tidak memiliki Izin Usaha perkebunan.

‘’Pada peraturan tersebutkan jelas diatur pada pasal 8 bahwa Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas dua puluh lima hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan,’’jelasnya. 

Dijelaskannya, bahwa,  Izin Usaha Perkebunan tersebut diberikan kepada Perusahaan Perkebunan, sehingga, setiap usaha pengelolahan perkebunan yang luas lahannya lebih dari 25 Hektare harus berbadan hukum.

‘’Sepengetahuan orang awam saja, banyak pengusaha kebun sawit yang memiliki ratusan bahkan ribuan hektare lahan tanpa berbadan hukum. Selain melanggar perundang-undangan, juga merugikan pemerintah dalam sektor pajak,’’paparnya. [TN/aL]

RedaksiTN