Pendidikan

Gubernur Kalbar: SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Sebenarnya Cukup 2 Tahun

Redaksi TN | Sabtu, 18 Juli 2020 - 17:27:10 WIB | dibaca: 45 pembaca

TopikNews (KALBAR) - Gubernur Kalbar mengatakan kalau sekarang ada wacana SMK itu 4 tahun itu salah besar karena semakin besar orang tidak berminat masuk SMK karena lebih lama, "Kalau saya seharusnya SMK itu paling lama 2 tahun saja belajar kemudian kita buat satu lembaga di setiap Provinsi itu ada sertifikasi daerah kemudian Nasional, ada lembaga sertifikasi Nasioanal untuk pendidikan vokasi dan begitu 2 tahun selesai untuk mendapatkan ijazahnya dan sertifikat sekaligus harus melalui ujian di balai sertifikasi daerah dan untuk vokasi tertentu harus ujian dibalai sertifikasi Nasional. itu konsep tawaran saya, jadi cukup 2 tahun saja jangan sampai 3 tahun," kata Sutarmidji saat membuka acara Tantangan, Peluang dan Peran Pendidikan Vokasi Dalam Link dan Match Menghadapi Dunia Kerja. Sabtu (18/7/2020) di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, Pendidikan Vokasi sudah berapa lama gaungnya ingin maju tetapi geraknya lamban karena Kementerian itu kebanyakan bukan membuat suatu konsep yang mapan tetapi bagaimana kalau berbeda dengan Menteri sebelumnya itu yang di anggap bangga, seharusnya keberlanjutan dalam suatu kebijakan itu penting, apa lagi dibidang pendidikan tapi yang kita tau selama ini kalau di bidang pendidikan ganti Menteri ganti kebijakan.
"Saya harus ngomong apa adanya, mau enak dengarnya silahkan mau tak enak dengarnya mohon maaf," ujar Sutarmidji

Masih kata Mantan Wali Kota Pontianak dua periode, untuk pendidikan vokasi saya sangat perhatian waktu jadi Walikota karena inilah yang harus kita lakukan bagi mereka yang mungkin tidak akan kuliah atau tidak punya biaya untuk kuliah sebelum bekerja kita harus siapkan SMK itu dengan baik. pintanya

Orang nomor satu di Kalbar juga berkeinginan kedepannya Pendidikan vokasi ini dalam kaitan dengan penyedia lapangan kerja supaya betul-betul siap dalam investasi yang dibutuhkan disuatu daerah maka harus betul-betul diperhatikan dan menjadi satu kebijakan yang mapan dan tidak lagi di ubah-ubah. ujarnya

"Saya tidak setuju sama sekali jika adanya balai latihan kerja, harusnya ditutup saja karena tidak ada manfaatnya, karena yang perlu dilakukan itu seluruh kelengkapan Lab maupun bengkel kerja SMK dilengkapi selengkap-lengkapnya supaya mereka punya kemahiran ketika sudah tamat dan dibutuhkan oleh lapangan kerja," tutupnya.

Penulis : Danil
RedaksiTN