Otonomi

Jangan Coba-Coba ASN terlibat Politik Praktis.. Termasuk Kadis Dan Kades Harus Di Copot

Redaksi TN | Selasa, 10 April 2018 - 16:02:59 WIB | dibaca: 112 pembaca

TopikNews (PADANG LAWAS) - Menurut UUD nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN di dalam Pemilukada dan Politik Praktis, karena sangat berbahaya jika ASN sebagai Aparatur Pemerintah ikut serta dalam Politik Praktis. Karena dari isi UUD nomor 5 tahun 2014 "Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki Integritas,Profesional,Netral dan bebas dari Intervensi Politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta mampu menyelenggarakan Pelayanan Publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Imdonesia tahun 1945.Hal tersebut diungkapkan LSM LPAD Asrul Hasibuan usai acara Sosialisasi Kepala Daerah di hotel Syamsiah. 

Lanjut Asrul Kami sebagai Lembaga Sosial yang dilindungi oleh Negara wajib memantau keberadaan para ASN dilapangan termasuk para Kads dan Kades,apakah mereka dilapangan sudah berani melanggar Undang-undang Dasar ataukah mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh KPU,bahwa ASN tidak boleh ikut Politik Praktis. Karena sangatlah "Naif" jika ASN berpolitik, mengingat akan tidak Profesionalnya pekerjaan ASN yqng lebih mengedepankan dan mengutamakan "Pelayanan Publik".Karena profesi ASN sebagai berlandaskan pada prinsip "Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku,Komitmen,integritas moral dan tanggung jawab, Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, Kualifikasi Akademik, Jamnian perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan Profesionalisme Jabatan. 

Lanjut Asrul mari kita sebagai orang yang berprofesi sebagai "Pelayanan Publik" untuk bertugas dengan "Ihlas Hati".Jangan di campur aduk-adukkan "Pelayanan Publik" dengan Politik Praktis, karena pada Prinsipnya ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.Tujuannya untuk menjaga dan menjamin keutuhan, kekompakan dan peraturan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian,pikiran dan tenaga pada tugqs yang di emban dan di bebankan oleh para ASN. Jika ASN tidak Netral pihak Panwaslu harus menindak tegas oleh para ASN supaya untuk tidak terlibat "Politik Praktis" dan tidak berpihak kepada salah satu kandidat, kami dari LSM memohon kepada Pjs Bupati Palas menegur secara tegas kepada ASN,termasuk para Kades dan Kadis,bila perlu di copot mereka yang terlibat ikut serta dalam Politik Praktis yaitu Pemilukada tahun 2018.Karena sudah tertera hukuman jika para ASN terlibat dalam politik Praktis yaitu a, Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.,b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, c. Pembebasan dari Jabatan, d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS yaitu di Copot. [TN/DewaJarlub S.Sos]

RedaksiTN