Otonomi

Kebocoran Dana Desa Signifikan; Dr.Elviriadi Minta Kejari Supervisi Inspektorat

Redaksi TN | Kamis, 19 November 2020 - 20:41:42 WIB | dibaca: 354 pembaca

TopikNews Pekanbaru--Maraknya kasus kebocoran dana desa menarik perhatian publik. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak  hukum selama tahun 2019 dengan kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.

Menyikapi itu, tokoh masyarakat Riau Dr.Elviriadi menyampaikan idenya melalui aplikasi whatsaps Kamis malam (19/11).

Ya, saya kira dimana mana sama saja. Di Riau juga banyak Kades yang "nginap hotel prodeo ".  Korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif  pengawasan dana desa, " ungkap mantan aktivis mahasiswa itu.

Pengurus Muhammadiyah itu menyebutkan faktor utama bukan pengawasan atau sistem supervisi aparatur, melainkan mentalitas.

"Kades yang korup itukan well educated, pintar mengutip hadits Nabi minimal artinya, merekakan tau mana baik buruk.  Tetapi iman dan taqwa yang terganggu, sehingga hawa nafsu menyuruhnya melakukan kejahatan, "beber Elv

Pria yang kerap diminta saksi ahli di pengadilan itu meminta pihak Kejaksaan mengawasi kinerja inspektorat di kabupaten/kota se Riau. "Sebaiknya Kejari lebih proaktif. Bisa MoU dengan Inspektorat guna supervisi kinerja di desa desa. Inspektorat kan pendekatannya restorative justice, ini yang selama ini in-efektif. Perlu represif dari Penegak Hukum, agar aparat desa serius, "ungkap dosen UIN Suska.

Elviriadi meminta aparatur desa lebih amanah dan dewasa dalam bekerja. "Saya minta para Kades di Riau ini menghayati budaya Melayu. Peminpin melayu itu tak suka "modus",  pencitraan, intrik mengelabui BUM-Des. Tetapi rendah hati dan idealisme membela rakyat dari rongrongan hawa nafsunya, ataupun kriminil yang menggoda. Apalagi masyarakat desa sekarang tak bodoh, Wak! "Pungkas pengurus LAM Riau yang selalu gunduli kepala demi hutan.***

Rilis.   ZUR


REDAKSI TN C