Politik

Ketua Tim Advokat GMMK Bambang H Rumman Angkat Bicara, Ini Surat Terbuka Buat Bawaslu Riau

Redaksi TN | Jumat, 12 Oktober 2018 - 12:02:23 WIB | dibaca: 55 pembaca

Bambang H Rumnan, SH,MH (Ketua Tim Advokat GMMK)

TopikNews (PEKANBARU) - Terkait dengan acara Deklarasi Dukungan terhadap salah satu Calon Presiden oleh beberapa Kepala daerah di Riau tanggal 10 Oktober 2018 di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan (GMMK) Riau yang terdiri dari 60 Ormas/OKP/LSM/BEM se Riau memberikan laporan sebagai berikut :
 
Pejabat negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, sesuai UU No 7 Tahun 2019, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24.000.000.
 
Pasal 41:
Pengawas Pemilu memastikan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau sebutan lain, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.
 
Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) itu adalah Pejabat Negara yang dipilih dengan menggunakan biaya negara (uang rakyat). Kepala Daerah disebut juga Pejabat Publik, artinya Kepala Daerah itu mengurusi publik, mengurusi masyarakat, mengurusi Rakyat, bukan mengurusi tentang PEMILU. Lembaga Gubernur, Bupati maupun Walikota adalah kepunyaan publik, kepunyaan masyarakat, kepunyaan rakyat, kepunyaan negara, kepunyaan seluruh kita yang ada dinegri ini, bukan kepunyaan orang perorang.
 
Mereka yang mendukung Capres pada perhelatan PEMILU 2019 jangan membawa-bawa nama Gubernur, Walikota atau pun Bupati, karena itu adalah Lembaga Negara, bukan Lembaga pribadi milik yang bisa mereka bawa sesuka hati mereka. Mereka yang memegang jabatan publik dalam sebuah institusi Lembaga Negara harus sadar dan memahami etika maupun hukum yang berlaku di Republik ini. Jangan kotori Lembaga Negara dengan sikap kalian yang sangat memalukan ini.
 
Mereka (Pejabat Negara) seharusnya menjadi teladan, bukan justru petantang petenteng bermanuver mempertontonkan pelanggaran etika dan hukum yang membuat suasana gaduh didaerahnya.  Tuan-Tuan itu tidak bersikap netral dan sangat tidak professional, selaku pejabat negara yang dipilih langsung oleh Rakyat, sementara Tuan-Tuan itu sebagai pejabat negara dibiayai oleh uang negara (Uang Rakyat). Kepala Daerah apakah Gubernur, Bupati maupun Walikota  merupakan jabatan yang dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh negara, dibiayai
 
oleh uang rakyat. Perhelatan Pemilu/Pilkada untuk memilih mereka juga dibiayai dan dibebankan kepada rakyat/negara. Seharusnya Tuan-Tuan itu mengurus wilayahnya, bukan justru mengurusi Pemilu.
 
Bambang H Rumnan, SH,MH Selaku Ketua Tim Advokat GMMK  mengatakan, "jika Tuan-Tuan itu mau mendukung salah satu Capres-Cawapres pada perhelatan PEMILU 2019, ikuti etika dan aturan hukumnya, cuti atau silahkan mundur. Jangan membikin gaduh Kami sebagai Rakyat dengan maneuver Tuan-Tuan itu. Jangan rusak tatanan dan sistem ketatanegaraan di Republik ini. Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Lembaga Negara, lantas mengapa para Kepala Daerah tersebut menanda tangani dukungan atas nama Lembaga Negara sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota" ujar Bamabang. 
 
"Untuk itu demi menjaga marwah Negara, kami minta kepada para Kepala Daerah untuk mencabut surat dukungan kepada salah satu Kandidat Capres dan Cawapres atas nama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Silahkan mendukung dengan tidak menggunakan nama Lembaga Negara sebagai Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), tapi atas nama pribadi dengan mekanisme hukum yang berlaku di Republik ini" jelasnya.
 
Ditambahkannya, "Kami mohon kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk dapat menyikapi persoalan ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terimakasih" tutupnya. [TN/aL]
 
RedaksiTN