Otonomi

LPJK Riau Buka Puasa Bersama Asosiasi Badan Usaha dan Beri Santunan Pada Anak Yatim

Redaksi TN | Jumat, 01 Juni 2018 - 16:34:24 WIB | dibaca: 91 pembaca

TopikNews (PEKANBARU) -  Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga besar Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan masyarakat Jasa Konstruksi Provinsi Riau, Rabu (30/5/2018)

Dalam wawancaranya Ketua LPJK Provinsi Riau H. Aswandi SE mengatakan, acara buka puasa bersama dan silaturahim ini dilaksanakan setiap tahun oleh LPJK dan sudah menjadi tradisi setiap Ramadhan menyantuni anak yatim.

Pada buka puasa bersama tahun 2018 ini LPJK mengundang sebanyak 70 anak yatim  Pantiasuhan dan anak yatim yang berada di sekitar tempat tinggal karyawan dan pengurus asosiasi dengan memberikan santunan sebesar Rp31 juta.

Aswandi menambahkan, ke depannya peran dari asosiasi jauh lebih besar karena sertifikasi diserahkan kepada asosiasi sebagai lembaga yang tugasnya menverifikasi, mencatat, proses sertifikasi selama ini yg dilakukan oleh lembaga dalam bentuk sertifikasi masyarakat atau sertifikasi badan usaha LPJK nanti diserahkan kembali kepada asosiasi.

Ke depan asosiasi punya peran vital dan syarat lebih berat karena mereka diberi kewenangan mensertifikasi terlebih dahulu dan mereka harus didiakreditasi juga oleh Menteri.

Akreditasi yang berlaku sekarang akan berakhir dan LPJK mempunyai fungsi yang baru nantinya. Asosiasi yang terakreditasi oleh menteri, mereka mulai membentuk lembaga sertifikasi. Kalau tenaga kerja Lembaga sertifikasi Profesi (LSP), kalau badan usaha Lembaga Asosiasi Badan Usaha (LAB).

"Tidak semua asosiasi akan terakreditasi, karena syarat akreditasi dari Menteri akan sulit. Jadi ini untuk memperkecil dan secara perlahan akan terseleksi sendiri. Sedangkan untuk keanggotaan tidak terbatas," ujar Aswandi.

Sebagai lembaga, kewenangannya tetap diakreditasi untuk pertama ini akan dilakukan Kementrian. Ke depannya akreditasi akan dilakukan oleh lembaga tingkat nasional, kemudian akreditasi terhadap rantai pasol kemudian registrasi terhadap sertifikat badan usaha tenaga kerja dan registrasi terhadap kontrak kerja.

"Jadi kontraktor ke depannya harus teregistrasi oleh lembaga. Jadi lelang pekerjaan tidak sembarangan. Akreditasi ini bukan dilakukan kepada LPJK tapi lebih kepada asosiasi yang berada dibawah LPJK," tutup Aswandi. [TN/aL]

RedaksiTN