Otonomi

Polisi Terima Pemberitahuan Aksi PA 212 Tolak Pj Gubernur Jabar

Redaksi TN | Kamis, 05 Juli 2018 - 02:24:18 WIB | dibaca: 34 pembaca

TopikNews (JAKARTA) - Polisi telah menerima surat pemberitahuan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 terkait aksi yang akan digelar pada Jumat, 6 Juli 2018. Pengamanan aksi sedang disiapkan polisi.

"Ya, sedang disiapkan (terkait rencana pengamanan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Rabu (4/7/2018).

Hal senada disampaikan korlap aksi, Fikri Bareno. Dia mengatakan surat pemberitahuan telah diserahkan pada Senin (2/7) lalu.

"Surat pemberitahuan (diserahkan) Senin, hari Selasa datang lagi (diminta menjelaskan)," ujar Fikri.

Fikri mengatakan aksi bertajuk 'Ummat Bersatu Tegakkan Keadilan' itu akan dihadiri ribuan warga. Dia juga menyebut ada kemungkinan warga dari daerah bakal datang ke Ibu Kota.

"Lima ribu plus-minus. Tapi kalau lebih, bisa saja lebihnya itu 100 ribu, tapi yang jelas kami laporan ke Polda 5 ribu. Kami kan mengundang orang banyak, orang yang mau hadir kan belum tidak konfirmasi, jadi kan kami tahunya setelah di lapangan. Jadi yang hadir lima ribu atau yang hadir ternyata 200 ribu atau yang hadir 2 ribu bisa juga," terangnya.

Menurut Fikri, panitia masih menunggu konfirmasi kedatangan dari sejumlah warga dari daerah. Panitia juga akan mempersiapkan tempat menginap jika para peserta aksi membutuhkan.

"Kami lagi nunggu konfirmasi, kalau misalkan ada daerah yang membutuhkan tempat menginap baru kami sediakan," tuturnya.

Fikri sebelumnya menyebut ada sejumlah tuntutan aksi, yaitu penolakan Pj Gubernur Jabar, pengusutan kasus e-KTP, penolakan SP3 kasus Sukmawati, pengusutan kasus Victor Laiskodat, penangkapan Ade Armando, dan penangkapan Cornelis. Selain itu, massa menuntut pembebasan Alfian Tanjung.

"Kami juga meminta keadilan Ustaz Alfian Tanjung, kasus hukum Alfian Tanjung, kita minta supaya dibebaskan. Kasus lain seperti KTP yang tercecer di Bogor, di Pekanbaru, di Indonesia bagian timur, itu kita harusnya aparat penegak hukum mengusutnya, tapi malah itu Mendagri memerintahkan untuk membakar. Itu kan sebagai barang bukti yang jumlahnya sangat banyak, masak mau dibakar," kata Fikri saat dihubungi, Senin (2/7).

Aksi akan digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bareskrim, Jakarta Pusat. Sebelum aksi digelar, massa akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal. [TN/aL]

RedaksiTN