Otonomi

PT.Gandaerah Hendana Meradang, Pengadilan Negri Pelalawan Sidang di Lapangan

Redaksi TN | Jumat, 22 Maret 2019 - 21:39:39 WIB | dibaca: 398 pembaca

TopikNews (PELALAWAN) - Ratusan warga desa Ukui II kecamatan Ukui kabupaten pelalawan -Riua,mengikuti sidang lapangan.jumat 22/03/2019

Gugatan class action yang dilakukan oleh masyarakat desa Ukui II terhadap me porak poranda kan sungai, ekositim dan habitat di willayah hak guna usaha (HGU) PT Gandaerah Hendana hari ini lakukan sidang lapangan oleh pengadilan Negeri Pelalawan mendapt pengawalan ketat dari polres pelalawan.

Sidang lapangan oleh ketua Pengadilan Negeri Nelson Angkat SH MH, Nurahmi SH, MH, Ria Ayu Rosalin SH MH, dari PT Gandaerah Hendana Manejer Humas Pekanbaru Edi, Hendri dan Marusaha manager kebun II. Sedangkan dari masyarakat yang berjumlah sekitar 300 orang di dampingi oleh kuasa hukum masyarakat yakni Ilhamdi SH, MH dan rekan serta kepala desa Ukui II Tarmizi.
 
  
 
Sidang lapangan ketua pengadilan tinggi Nelson mengatakan kepada ratusan masyrakat,bahwa sidang lapangan bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dalam membuat keputusan nanti nya.

"Kedatangan majelis hakim dan rombongan adalah untuk melihat langsung "OBJEK" perkara guna untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara dan nanti nya penggugat dipersilahkan menunjukan mana sungai yang di maksud dalam gugatan, pihak pengugat nanti juga untuk di persilahkan mendengarkan keterangan dari pihak tergugat" Ujar Nelson Angkat SH, MH saat di lapangan.

Kuasa hukum masyarakat desa Ukui dua,Ilhamdi SH, MH.Saat di komfirmasi awak media Topik news,jumat 22/03/2019, dilapangan mengatakan bahwa ada dugaan KUAT dan  upaya mengelabui pengadilan yang dilakukan oleh pihak PT Gandaerah Hendana.

"Informasi dari masyarakat bahwa tiga hari sebelum sidang lapangan pihak PT Gandaerah Hendana melakukan lembur dan kerja keras untuk membersihkan jangkos dan menutup kembali jalur sungai ANDAN yang di alihkan dengan melakukan pengerukan lokasi yang sudah ditutup.kita lihat sama -sama pak wartawan.Saya menduga pihak perusahaan berusaha mengelabui tim pengadilan negeri" 
 
  
 
Menghilangkan objek perkara dilapangan oleh pihak perusahan adalah tindakan melawan hukum.namun kuasa hukum dan masyrakat ukui dua yakin se yakin nya bahwa pihak pengalian adil dalam memberi keputusan,perusakan sungai dan ekosistim juga habitat nya adalah kejahatan yang tak bisa di tolerir,tegas Ilhamdi,SH.MH.

Sementara itu Marusaha selaku pihak  Gandaerah Hendana diminta keterangan oleh pengadilan negeri Pelalawan mengakui bahwa parit tersebut adalah milik PT Gandahera Hendana.

"Ya memang sebelum ada normalisasi air mengalir kearah sini ( Sambil menunjukan  parit yang dibuat perusahaan, Red ) kearah timur sekitar 7 kilo, memang kalau  banjir ini jadi terendam dan air masuk keparit perusahaan" Ujar Marusaha.

Terakhir Nelson juga menyampaikan bahwa pada 1 April 2019 akan dilaksanakan sidang lanjutan.

"Senen depan 1 April 2019 kita akan lakukan kesimpulan saksi, dan pihak yang ada hari ini agar bisa hadir besok pada sidang tersebut ini merupakan panggilan resmi" Tutup Nelson sembari menutup sidang lapangan

Kuasa Hukum PT gandaerah hendana  saat hendak di komfirmasi beberapa awak media yang secara langung mengikuti jalan nya sidang di lapangan, memilih mengihindar. dengan lari lari kecil dan ter ta tah ta tah menjauh untuk menghindari awak media.

Tokoh masyrakat desa Ukui dua, Toto kepada awak media Topik news.kasus ini sudah bertahun tahun tak selesai,sungai yang ada dalam HGU perusahan sudah ada jauh sebelum pweusahan GH menanamkan modal di desa kami.

Perusakan sungai suatu tindakan Penzoliman yang dilakukan perusahan adalah salah satu memutusakan mata rantai ekonomi masyrakat.mata pencaharian para nelayan tradisional yang mengantungkan hidup nya di sungai tersebut kini tidak ada lagi.

Tokoh pemuda melenia kabupaten pelalwan, yang sering di sapa, "Adi bayo.berharap kepada PN Pelalawan agar lebih bijak dan adil dalam mengambil keputusan.jika nanti nya keputusan ini menguntungkan pihak, merugikan pengugat.permaslahan ini tak akan selesai dan yakin lah hukum yang tertingi di tangan rakyat.pasti nya. [TN/Dian]

RedaksiTN