MALANG,TopikNews.com – Desa Tumpang, Aktivitas pematangan lahan untuk rencana pembangunan kandang ayam petelur di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, mulai memantik sorotan tajam. Proyek Kandang Ayam di Tumpang Menuai Sorotan: Jalan Kotor Tanah Merah, Minim Koordinasi, hingga Dalih “Hanya Sewa” Soal BBM Saya Tidak Tau Pak?? Pekerjaan cut and fill yang berlangsung dinilai berpotensi memicu kegaduhan di tengah warga sekitar, terutama akibat kondisi jalan yang dilalui menjadi kotor oleh ceceran tanah merah, sementara langkah pengusaha disebut berjalan tanpa koordinasi dengan kepolisian setempat.
Jalan Raya Tumpang Kotor Imbas Proyek Kandang Ayam, Polisi: “Lho, Ini di Mana? Proyek Apa? Disorot Soal BBM Subsidi untuk Alat Berat, Pemilik Lahan Proyek di Tumpang Berdalih “Hanya Sewa”??
Hasil Pantauan di lokasi pada Kamis, 19/11/2026 siang, memperlihatkan sebuah ekskavator beroperasi di atas hamparan lahan yang telah dikeruk dan ditumpuk tanahnya. pada dokumentasi lapangan tercatat berada di sekitar kawasan Jalan Raya Tumpang, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kapolsek Tumpang AKP Suyanto saat dikonfirmasi oleh awak media tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.
“Lho ini dimana? Proyek Apa? Lokasi mana ? Ujar Kapolsek Tumpang tanyanya Singkat.
Jalan Kotor dan Absennya Koordinasi? Dari Jalan Kotor hingga Isu BBM Subsidi, Rencana Pembangunan Kandang Ayam di Tumpang Sarat Catatan.
Aktivitas keluar-masuk kendaraan dan material dari proses cut and fill membawa risiko langsung terhadap kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Jalan yang kotor akibat tanah merah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman licin dan debu yang membebani warga yang beraktivitas sehari-hari. Sementara Widi Kades Desa tumpang saat dikonfirmasi membenarkan adanya aktivitas tersebut.
“Ya benar mas, izin nya sudah sejak tahun 2018. Namun baru dapat terealisasi tahun ini,” Terang Kades Tumpang Widi.
Menanti Taring Pengawasan di Tumpang: Proyek Kandang Ayam Jalan Tanpa Koordinasi, Hingga Jalanan Kotor! Proyek Kandang Ayam Tumpang Menuai Sorotan: Minim Koordinasi Aparat dan Lempar Tanggung Jawab
Beberapa awak media menyoroti adanya kegiatan tersebut mengingat ada yang perlu dipatuhi terkait kegiatan perataan tanah itu jangan sampai tanah tersebut berceceran ke jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan akses desa tumpang menuju desa benjor. Dan Peringatan keras bahwa aktivitas alat berat harus menggunakan BBM non subsidi, bila ini dilanggar ada aturan dan ketentuannya yang telah Diatur.
Tiga Masalah Proyek Kandang Ayam Tumpang: Jalan Kotor, Tanpa Koordinasi, hingga Dalih BBM Subsidi!!
Alat berat dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi (seperti Biosolar/Solar Subsidi dan Pertalite) dan wajib menggunakan BBM non-subsidi (industri/umum) serta mematuhi mandatori campuran biodiesel pemerintah.
1. Larangan Penggunaan BBM Subsidi
Dasar Hukum. Berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 (beserta perubahannya) dan Permen ESDM No. 1 Tahun 2013, BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi transportasi umum/ perseorangan tertentu, usaha mikro, perikanan (\le 30 GT), pertanian (\le 2 hektare), dan pelayanan umum. Cakupan Sektor. Alat berat (excavator, bulldozer, wheel loader, crane, dll.) serta kendaraan pengangkut roda lebih dari 6 untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, konstruksi, dan industri tidak berhak menerima subsidi. Pengecualian Terbatas. Alat berat milik instansi pemerintah/pemda yang digunakan untuk penanganan bencana alam atau layanan publik tertentu dapat menggunakan BBM penugasan/subsidi sesuai kuota anggaran daerah (APBD/APBN) dan aturan kepala daerah setempat. Pengecualian Terbatas. Alat berat milik instansi pemerintah/pemda yang digunakan untuk penanganan bencana alam atau layanan publik tertentu dapat menggunakan BBM penugasan/subsidi sesuai kuota anggaran daerah (APBD/APBN) dan aturan kepala daerah setempat.
2. Jenis BBM yang Wajib Digunakan
BBM Non-Subsidi (Industri). Pelaku usaha wajib membeli Solar Industri (High Speed Diesel / HSD), Industrial Diesel Oil (IDO), Dexlite, atau Pertamina Dex langsung melalui agen/penyalur resmi BBM industri (bukan membeli eceran atau ngangsu di SPBU reguler menggunakan jeriken/tangki modifikasi). Mandatori Biodiesel (B35 / B40 / B50). Pemerintah melalui Kementerian ESDM mewajibkan seluruh sektor industri, termasuk alat berat di pertambangan, menggunakan bahan bakar campuran nabati (biodiesel) sesuai tahapan mandatori yang berlaku. Perusahaan tambang yang tidak mematuhi mandatori biodiesel terancam evaluasi atau peninjauan ulang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
3. Mekanisme Distribusi & Penyimpanan
Larangan Pengisian di SPBU Umum. Alat berat tidak diperbolehkan mengisi BBM langsung di SPBU umum maupun melalui pembelian jeriken tanpa surat rekomendasi resmi (yang mana surat rekomendasi Peraturan BPH Migas No. 2 Tahun 2023 hanya berlaku untuk sektor mikro, pertanian, dan perikanan skala kecil).
Tangki Timbun Proyek. Pengisian BBM alat berat di lokasi proyek atau tambang harus disuplai oleh tangki pengangkut BBM industri resmi ke tangki timbun (fuel storage tank) perusahaan yang memenuhi standar keselamatan kerja (K3) dan izin penyimpanan.
4. Sanksi Pelanggaran Sanksi Pidana & Denda.
Jalan Raya Tumpang Jadi Licin dan Berdebu Imbas Cut and Fill Kandang Ayam, Warga Sekitar Terbebani Jalan Kotor!!
Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi untuk alat berat atau industri dijerat Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Ceceran Tanah Merah Ancam Pengguna Jalan, Proyek Kandang Ayam di Tumpang Abaikan Mitigasi Dampak Terhadap Lingkungan!
Lebih jauh, proyek yang menyentuh ruang publik dan mobilitas warga ini berjalan tanpa adanya koordinasi awal dengan pihak kepolisian setempat. Ketertutupan atau minimnya komunikasi di lapangan kerap menjadi pemicu gesekan sosial dimasyarakat ketika dampak lingkungan dan lalu lintas mulai dirasakan ketidaknyamanan masyarakat. Sorotan juga mengarah pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional alat berat di lokasi proyek.
Dalih “Hanya Sewa” Saat Disorot Soal BBM Subsidi! Menguji Pengawasan Lapangan: Ketika Dalih “Hanya Sewa” Jadi Jawaban Isu BBM Subsidi di Tumpang??
Dalam aturan yang berlaku, penggunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan usaha atau proyek komersial seperti pengoperasian alat berat dilarang. Namun, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, pemilik lahan memilih melempar tanggung jawab dengan alasan sebatas menyewa alat berat. Pernyataan singkat tersebut memunculkan tanda tanya besar soal pengawasan dan akuntabilitas di lapangan. Dalih ketidaktahuan dan status sewa sering kali menjadi tameng klasik ketika sebuah proyek mulai berhadapan dengan potensi pelanggaran aturan maupun keresahan warga.
“Saya tidak tau soal itu pak (BBM) yang digunakan tidak boleh menggunakan bahan bakar bersubsidi. Saya hanya sewa pak,” ujarnya Pemilik lahan singkat.
Lepas Tangan Soal BBM Alat Berat, Akuntabilitas Proyek Kandang Ayam di Tumpang Dipertanyakan!!
Menanti Langkah Tegas Aparat dan Pengawasan Rencana pembangunan kandang ayam petelur sejatinya harus dibarengi kesiapan mitigasi dampak sejak tahap awal, mulai dari pengelolaan kebersihan akses jalan, komunikasi dengan lingkungan sekitar, hingga kepatuhan terhadap aturan operasional alat berat. Tanpa pembenahan dan pengawasan yang jelas, aktivitas cut and fill di Tumpang berisiko terus menyisakan persoalan di jalanan serta memperlebar jarak antara pelaku usaha, warga terdampak, dan penegakan aturan di lapangan.












